YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Penggunaan e-Government di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota masih dalam tahap pematangan. Kemajuan penerapan e-Government sangat dipengaruhi kepemimpinan pemerintah daerah dan disertai kebijakan-kebijakannya.
Demikian hasil penelitian Novi Prisma Yunita, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Program Magister Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) yang dipaparkan kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (30/1/2019). Penelitan yang mengkonsentrasikan Sistem Informasi Enterprise (SIE) menggunakan sampel 543 website dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
“Perkembangan e-Government di Indonesia terbagi ke dalam empat tahapan. Hasil klasifikasi dari 543 website menunjukkan sebanyak 83 pemerintah daerah masih dalam tahap pertama (persiapan), 341 dalam tahap kedua (pematangan), 115 dalam tahap ketiga (pemantapan), dan hanya empat pemerintah daerah yang telah masuk ke dalam tahap keempat (pemanfaatan),” kata Novi Prisma Yunita yang didampingi dosen pembimbingnya, Dr R Teduh Dirgahayu, ST, MSc.
Lebih lanjut Novi menjelaskan, Kota Surabaya sebagai kota yang telah mencapai tahapan keempat atau pemanfaatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kota Surabaya hingga mencapai tahap keempat.
Di antaranya, Pemkot Surabaya telah menerapkan paradigma performance-oriented dalam pengembangan aplikasi, melakukan pengadaan perangkat TI secara terpusat, serta merespon dengan serius regulasi-regulasi terkait e-Govenrment dan merealisasikannya. “e-Government yang terdepan tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan pemerintah daerah berikut kebijakan-kebijakannya,” kata Novi Prisma Yunita.
Dijelaskan Novi, layanan elektronik e-Health Kota Surabaya dijadikan sebagai studi kasus. e-Health dianggap mudah digunakan dan mudah dipahami penggunanya. Pengguna mengklaim dapat menyelesaikan suatu tujuan tertentu dalam e-Health secara mandiri.
“Fitur audio pada e-Health diklaim memudahkan penggunaan layanan. Selain itu pengguna juga mengklaim e-Health dapat menghemat waktu mereka untuk berkonsultasi ke sarana kesehatan. Secara umum, penggunanya menerima e-Health dengan baik dan puas terhadap layanan ini,” tandas Novi.
Sementara Teduh Dirgahayu yang juga Ketua Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana FTI UII mengatakan adanya diversitas perkembangan e-Government di pemerintah daerah dan diversitas tersegur dapat dianggap wajar. Hal ini disebabkan kondisi pemerintah daerah yang heterogen dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, dan peran pemerintah daerah.
