KULONPROGO, JOGPAPER.NET — Program Studi (Prodi) Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol, Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta berkolaborasi dengan Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, mengadakan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Kegiatan dalam rangka pengabdian masyarakat para dosen Program Studi Sosiologi itu, diikuti para pemilih pemula dari 12 dukuh, dilaksanakan di Balai Kalurahan Tuksono, Ahad (30/7/2023).
Sosialisasi diikuti 35 peserta yang sebagian besar pemilih pemula dan kaum hawa. Sosialisasi Pemilu dibuka Lurah Tuksono, Zainuri dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Dr AS Martadani, MA. Sedang pembicara Ketua Prodi Sosiologi Paharizal MA, Puji Qomariyah MA, Dwi Astuti MA, Dr Mukhijab MA.
Mukhijab menjelaskan sebutan Pemilu Serentak 2024 berkaitan dengan pelaksanaan serempak pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR Pusat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Pesiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jadwal Pemilu calon DPR dan Presiden-Wakil Presiden pada Rabu 14 Februari 2024, sedang Pilkada Rabu, 27 November 2024.
Lebih lanjut Mukhijab menjelaskan Pemilu 2019 dan sebelumnya, pemilihan legislatif, presiden-wakil presiden, dan Pilkada dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan secara parsial itu menjadikan pemilihan lebih sederhana. Pemilih hanya memilih anggota DPR pada Pemilu legislatif. Kemudian memilih calon presiden-wakil presiden pada waktu yang djadwalkan.
Dalam pemilu serentak, seorang pemilih akan memegang lima kartu, meliputi kartu pemilih anggota DPRD Kabupaten/kota (tanda warna biru), DPRD Provinsi (warna hijau), DPR RI (warna kuning), DPD (warna merah), Presiden-wakil presiden (warna abu-abu). Jumlah kartu yang berbeda-beda dan nama-nama calon legislatif dalam jumlah banyak bisa menyulitkan dan membingungkan pemilih, terutama pemilih lansia dan sebagian pemilih pemula.
Lurah Tuksono, Zainuri menyatakan sosialisasi Pemilu Serentak 2024 sangat strategis bagi kalurahannya karena target pemilih 100 persen. Agar tercapai, Lurah minta Panitia Pemungutan Suara (PPS) kalurahan setempat menegur kepala dusun yang tidak mengirimkan perwakilannya ke acara sosialisasi.
As Martadani menyatakan, sosialisasi Pemilu bagian strategi menyaring informasi sampah pada media sosial. Para pemilih pemula sebagai pengguna media sosial, mendapat informasi Pemilu dari media tersebut.
As Martadani menandaskan informasi yang mereka unduh dan baca, sebagiannya berupa informasi sampah alias hoax. “Sosialisasi Pemilu secara tatap muka ini diharapkan bisa membersihkan informasi sampah dari media sosial,” kata Martadani.
Dwi Astuti menjelaskan, jumlah pemilih sementara 205.853.518 orang, sebagian dari dari mereka para pemilih pemula. Alasan mereka perlu mendapat sosialisasi Pemilu, karena pemilih pemula sangat menentukan kualitas hasil Pemilu. Mereka perlu mendapat bagaimana menentukan wakil mereka yang mendekati ideal menjadi anggota legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah.
Puji Qomariyah menjelaskan para pemilih pemula perlu peduli dengan persoalan-persoalan Pemilu. Mereka juga dituntut mengikuti perkembangan pemilu, dan mengenali calon-calon anggota legislatif (DPR dan DPD), calon presiden-wakil presiden, dan calon kepala daerah. (*)
