YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Partai politik (Parpol) diminta selektif mengusung kandidat pemimpin di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Calon kepala daerah yang diusung Parpol menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga pemimpin terpilih mampu menampung dan mengeksekusi aspirasi masyarakat.
Itulah benang merah Diskusi bertajuk ‘Strategi Politik Politik dalam menghadapi Pilkada 2024’ yang dilaksanakan Forum Election Corner, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) di Auditorium Fisipol UGM, Senin (25/3/2024). Hadir sebagai narasumber di antaranya, Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Nur Subiyanto; Anggota DPD Golkar DIY, Johannes Serang Keban; Anggota DPRD DIY Fraksi PKS, Boedi Dewantara; dan Wakil Ketua DPW PSI DIY, Risa Karmida.
Nur Subiyanto, mengatakan partai Gerindra sangat memperhatikan potensi internal dan eksternal. Setiap calon harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakat yang dituju. Sebab menurutnya Pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik karena nantinya kepala daerah-lah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau bicara strategi tentu kita bicara potensi. Kita memiliki potensi internal, kemudian kita juga memetakan daerah-daerah mana saja yang ingin kita kuasai,” kata Subiyanto.
Sedang, Johannes Serang Keban mengatakan Partai Golkar memiliki strategi dalam menjaring calon kepala daerah sehingga pihaknya sangat selektif dalam memilih kandidat untuk maju ke Pilkada 2024. “Pertama, harus melihat calon-calon itu memiliki visi, misi, dan cara pandang yang sama atau tidak dengan partai kita dalam memajukan sebuah daerah. Itu menjadi penting, bukan hanya sekedar duduk, tapi apakah kinerja dia sejalan dengan arah strategi partai,” kata John S Keban.
Boedi Dewantara, mengemukakan penjaringan calon harus dilakukan secara modern, berimbang, dan rasional. Fraksi PKS memerlukan calon yang kuat dan berani, untuk dapat melakukan perubahan sekaligus memperjuangkan demokrasi. “Jadi tidak hanya sekedar orang yang kuat, tetapi dia mampu untuk bersebrangan dengan eksekutif, dan mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau di Yogyakarta, saya kira dia harus mengerti apa itu keistimewaan DIY,” kata Boedi.
Wakil Ketua DPW PSI DIY, Risa Karmida menilai peran anak muda dalam Pemilu 2024 telah terbukti memberikan pengaruh yang luar biasa namun hanya terfokus pada calon presiden saja, tidak mengenal calon pemimpin daerahnya sendiri. “Kita melihat anak muda ini banyak yang apatis, tidak tahu siapa yang dicoblosnya. Padahal milenial dan Gen Z ini yang nantinya akan mendominasi. Jadi kalau bicara strategi partai politik kami, kami ingin mendekatkan diri pada masyarakat, supaya lebih mengenal pemimpin daerahnya,” kata Risa.
Sementara Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun, mengatakan partai politik perlu melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjelang Pilkada. Di samping itu, ia mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Kelas menengah terdidik sebenarnya bisa berkontribusi untuk memaksimalkan peran yang sentral dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” harap Alfath. (*)
