YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, Ir Ahmad Syauqi Soeratno MM mengatakan pemerintah menyediakan dana Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 Triliun. Syauqi berharap dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang menguasai pasokan bahan pangan.
Ahmad Syauqi Soeratno mengemukakan hal tersebut pada Ngobrol Santai Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) Bersama Ahmad Syauqi Soeratno bertema ‘Mengawal Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di DIY’ di Kantor PWI DIY Yogyakarta, Jumat (13/12/2024). Acara diikuti puluhan pengurus dan anggota PWI DIY serta Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) DIY.
“Kami (Anggota DPD RI) menyerap aspirasi masyarakat, apakah konsep dari program makan bergizi gratis ini telah dipahami secara baik oleh masyarakat, dan apa masukan serta saran dari masyarakat,” kata Syauqi Soeratno.
Lebih lanjut Syauqi Soeratno mengungkapkan jika susu merupakan komponen yang wajib disediakan pada Program Makan Bergizi Gratis. Tampaknya, susu tersebut tidak diambilkan dari peternak sapi perah lokal, melainkan dari para pengusaha yang mengimport susu dari luar negeri. Hal ini membuat sejumlah sentra peternak susu melakukan protes dengan membuang hasil produksinya.
“Hal ini harus dicegah dan diawasi agar Program Makan Bergizi Gratis bisa memakmurkan petani penghasil susu, bukan hanya dinikmati segelintir orang,” tandas Syauqi Soeratno.
Dalam diskusi tersebut muncul usulan untuk memantau pemasok bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis dari siapa saja dapat menggunakan Supply Chain Management (SCM). Sehingga SCM dapat menjadi instrumen agar tidak terjadi monopoli pemasok bahan pangan.
Diskusi tersebut, kata Syauqi, banyak masukan dan saran yang ia terima. Antara lain tentang bagaimana mekanisme suplai bahan-bahan makanan untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi 80 juta jiwa rakyat Indonesia. Kemudian pertanyaan bagaimana kesiapan sekolah dan madrasah melaksanakan program ini, bagaimana mekanisme pendistribusiannya, bagaimana menyesuaikan dengan budaya makan di masing-masing daerah, dari mana anggarannya dan bagaimana pengawasannya.
“Semua aspirasi ini akan kita rangkum dan akan kita bawa di Komite III DPD RI. Kalau semua lancar, setelah reses ini kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk kita konfirmasikan, sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa sinkron dengan apa yang akan disampaikan pemerintah. Di situlah ruang DPD RI sebagai hub/jembatan informasi dari pemerintah dan masyarakat. Semoga program dari pemerintah ini bisa betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Syauqi berharap PWI sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas di negeri ini, ikut mengawal keberlangsungan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terkait program ini. PWI yang anggotanya para jurnalis memiliki ketajaman dan sensitivitas dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Kami (DPD RI) akan turun ke masyarakat iya, tapi teman-teman jurnalis bisa melakukan konfirmasi atas semua yang kami terima langsung dari masyarakat ataupun yang kami dengar dari pemerintah. Jurnalis berperan strategis mengawal program ini,” katanya
Sementara Ketua PWI DIY, Hudono SH mengatakan PWI punya tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan (pusat, daerah) termasuk program-programnya, salah satu yang menjadi prioritas adalah makan bergizi gratis. Sehingga diharapkan program tersebut berjalan secara efektif, produktif dan adil sejak hulu sampai hilir dan transparan.
“Maka dengan kolaborasi PWI DIY dan DPD RI (Ahmad Syauqi Soeratno), kita punya komitmen yang sama agar proses hulu-hilir program makan bergizi gratis ini terawasi, terlihat dan kalau ada penyimpangan akan kita ingatkan,” kata Hudono. (*)
