YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia (FTSP UII) menggelar Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019 bertema ‘Kajian Kritis Rencana Pemindahan Ibukota,’ Selasa (10/12/2019). Hasil kajian tersebut diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang akan memindahkan Ibukota.
Demikian diungkapkan Dekan FTSP UII, Miftakhul Fauziah ST, MT, PhD saat membuka Diskusi Akhir Tahun di Auditorium FTSP UII. Diskusi menghadirkan pembicara Ir Heru Cahyono, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Timur. Kehadiran Ketua LPJK Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi calon ibukota saat ini.
Selain Heru, pembicara lain adalah Dr Ing Ir Widodo Brontowiyono, MSc, ahli lingkungan FTSP UII; HM Jazir, ASP, ahli sejarah dari Syuro Masjid Jogokariyan; Prof Dr Siti Irine AD, MSi, Sosiolog Universitas Negeri Yogyakarta (UNY); Dr Wing Wahyu W, MAFIS, CA, Ak, ahli ekonomi dari Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta; Prof Ir M Teguh, MSCE, Ph.D, ahli mitigasi dan kebencanaan FTSP UII; dan Ir Suparwoko, MURP, PhD, ahli arsitektur bangunan dari FTSP UII.
Dijelaskan Miftakhul Fauziah, recana pemerintah untuk memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia sudah lama. lde tersebut tercetus sejak pemerintahan era Presiden Soekarno. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu isu tersebut teralihkan.
Isu tersebut, kata Miftakhul, kembali menggema di era pemerintahan Presiden Jokowi dan secara resmi diumumkan sepuluh hari setelah HUT RI ke-74 lalu, tanggal 27 Agustus 2019. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
“Beberapa waktu sebelum pengumuman resmi pemindahan ibukota, banyak sekali pendapat yang bermunculan, baik pro dan kontra terkait dengan rencana tersebut. Beberapa diskusi, seminar, dan acara serupa diselenggarakan untuk membahas rencana pemerintah. Hasil diskusi rutin ini diharapkan bisa melengkapi kajian sebelumnya,” kata Miftakhul.
Materi dan hasil notulensi, kata Miftakhul, akan dihimpun dalam sebuah softfile dan laporan tertulis DAT 2019 yang berjudul Laporan dan Notulensi Diskusi Akhir Tahun (DAT) 2019: “Kajian Kritis Rencana Pemindahan Ibu Kota”. “Luaran dari DAT 2019 yang berisi pemaparan sejumlah kajian strategis yang bersifat taktis maupun akademis serta pernyataan setiap narasumber bisa menjadi Iandasan perumusan kebijakan dan pertimbangan dalam proses pemindahan ibu kota Republik Indonesia yang baru,” ujarnya.
Sementara Heru Cahyono mengatakan Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia dan menyumbangkan Rp 400 triliun/tahun kepada pemerintah pusat dari hasil minyak, gas dan batubara, serta kelapa sawit. Namun ironisnya, jalan-jalan bagus di Kalimantan Timur hanya terdapat di Kota Balikpapan dan Samarinda.
Lebih parah lagi, kata Heru, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sempat mengalami minus. Tahun 2015, pertumbuhan ekonominya -3 persen. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi – 2 persen, tahun 2017 tidak tumbuh atau 0,0 persen. Sedang tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tumbuh positif sebesar 5 persen.
“Pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia ini akan memberikan pemerataan pembangunan. Ia menilai pemindahan ibukota akan berdampak pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur,” kata Heru Cahyono yang sudah 30 tahun tinggal di Kalimantan Timur.
