KPPN Gelar FKP untuk Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

KULONPROGO, JOGPAPER.NET — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (14/8/2024), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini bertujuan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara.

FKP ini dihadiri Kepala BPKAD Kabupaten Kulonprogo, Taufiq Amrullah, Akademisi dari UNY, Dr Adeng Pustikaningsih, MSi; jajaran Pimpinan Forkopimda. Selain itu, juga hadir, para Pimpinan Perbankan, Pimpinan Cabang BPD DIY Cabang Wates, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Mandiri, Kepala KPP Pratama Wates, Panewu Kapanewonan Temon. Serta para owner Vendor dan UMKM, perwakilan LSM/Ormas Pemuda Muhammadiyah Kab. Kulonprogo, serta perwakilan jogjapaper.net sebagai perwakilan media massa.

Ririn Mardiyani, Kepala KPPN Wates menjelaskan Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari upaya KPPN untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses peningkatan pelayanan, kinerja dan transparansi terkait pengelolaan anggaran dan belanja negara.

“Partisipasi aktif masyarakat sangat membantu menjaga dan meningkatkan transparansi dan kinerja pengelolaan APBN. Serta peningkatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena telah mempertimbangkan perspektif yang lebih luas dan beragam,” kata Ririn Mardiyani.

Selama forum, seluruh perwakilan peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan APBN. Juga termasuk penggunaan anggaran dan efektivitas program-program pemerintah yang di danai APBN dan sebagian APBD. “Diskusi juga mencakup isu-isu terkini dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran negara,” tambah Ririn.

Taufiq Amrullah, Kepala BPKAD Kabupaten Kulonprogo menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian KPPN sebagai Kantor Pelayanan, serta apresiasi atas kegiatan forum ini. Kulonprogo sudah memiliki Bandara YIA sebagai pendorong kemajuan perekonomian masyarakat.

“Namun akan lebih meningkat lagi jika keselarasan APBN yang dianggarkan dan APBD yang membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Kulonprogo dapat dikelola secara maksimal. Kita punya mimpi besar bahwa semua ASN kita itu bersih,” kata Taufiq Amrullah.

Sedang Dr Adeng Pustikaningsih, MSi, perwakilan akademisi dari UNY menambahkan bangkitnya institusi pendidikan seperti UNY akan sangat berkontribusi dalam kemajuan pembangunan di Kabupaten Kulonprogo. UNY siap berkolaborasi dalam berbagai event untuk peningkatan dan kemajuan pembangunan masyarakat Kulonprogo. Adeng juga menyoroti pemaparan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN yang sangat spesifik terkait waktu jam penyelesaian pelayanan. Hal ini menunjukkan jaminan kecepatan dan integritas layanan KPPN.

Dalam sesi tanya jawab yang dinamis, banyaknya testimoni dan masukan dari peserta. Hal ini menunjukkan forum ini sangatlah penting karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk langsung berbicara dan menyampaikan berbagai harapan. Bahkan sekaligus bisa menjawab adanya kekuatiran sebagian masyarakat atas pengelolaan APBN.

Hasil dari forum ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama oleh seluruh perwakilan masyarakat yang hadir. Ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan negara ke depan. (*)