YOGYAKARTA, JOGPAPER.NET — Ahli Ekonomi Prof Dr Edy Suandi Hamid, MEc menyarankan agar pemerintah meningkatkan program bantuan sosial, subsidi, dan memperkuat keamanan. Menyusul pandemi Covid-19 akan menyumbangkan peningkatan jumlah masyarakat miskin dan rentan kemiskinan.
Edy Suandi Hamid mengemukakan hal tersebut pada Webinar ‘The 10th International Conference of Muhammadiyah and Aisyiyah Higher Education Association (ICMAHEA)’ yang digelar Universitas Muhammadiyah Palembang Jumat-Sabtu (25-26/9/2020). Konferensi internasional ini bertema ‘Implementation of Research to Improve Social and Economic Welfare.’
Nara sumber Webinar ini Dr Abid Djazuli, MM (Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang), Prof Dr Lincolin Arsyad, MSc (Ketua Majelis Dikilitbang PP Muhammadiyah). Selain itu, Prof Dr Masato Tominaga (Professor di Saga University, Japan), Prof M Lutfi Arslan (Professor di Istanbul Medeniyet University, Turkey), Prof Datuk Ts, Dr Ahmad Fauzi Ismail (Wakil Rektor Penelitian dan Inovasi Universitas Teknologi Malaysia), dan Dr Mohammad Ali (UCLA, USA).
Dijelaskan Edy, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan bertambanya masyarakat rentan kemiskinan mendalam. Pemerintah memprediksi kemiskinan di Indonesia akan meningkat sekitar 10.6 persen di tahun 2020.
World Bank, kata Edy, memproyeksikan tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat dalam dua skenario yaitu skenario ringan sekitar 10.7 persen, sedangkan skenario berat sebesar 11.6 persen di tahun 2020. “Pemerintah perlu meningkatkan program bantuan sosial, subsidi, dan memperkuat keamanan dalam mengatasi masyarakat yang miskin dan rentan ini,” kata Edy Suandi Hamid yang juga Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta ini.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2008-2009 itu menambahkan dalam 10 tahun terakhir penurunan penduduk miskin masih sangat lambat dan Rasio Gini ketimpangan cenderung meningkat. “Kebijakan pemerintah yang secara khusus memberantas kemiskinan dan menghilangkan disparitas perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi Indonesia,” kata Edy.
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, kata Edy, pemerintah perlu mengatasi dengan melakukan koordinasi antar lembaga yang rendah, kebijakan yang bersifat konsumtif, rendahnya follow-up program, dan rendahnya ketersediaan layanan dasar.
“Oleh karenanya Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat miskin memiliki akses untuk meningkatkan pendapatannya dan mengurangi disparitas pendapatan di masyarakat,” ucap Edy.
